Manajemen dan Keuangan

Dapen PT PERTAMINA berada dalam lingkup Keuangan Negara Ini adalah merupakan kenyataan yuridis, khususnya, dari sudut Hukum Keuangan Negara.Dua alasan yang dapat digunakan sebagai dasar pijak : 1.      Dapen PT PERTAMINA institusi penerima fasilitas Negara Dua ciri khusus, sebagaimana dinyatakan dalam akta pendiriannya, bahwa Dapen PT PERTAMINA merupakan : a.      Dana Pensiun Pemberi Kerja; b.      Dana Pensiun yang menyelenggarakan  Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) . Ciri tersebut sesuai dengan maksud pasal  5  dan pasal 1 angka 7 Undang-undang no. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal …. undang-undang tersebut bahwa PENDIRI, dalam hal ini PT PERTAMINA, berkewajiban melakukan penghimpunan dana dari para pekerja (karyawan) serta kemudian menyerahkan pengelolaannya kepada Dapen PT PERTAMINA sebagai PENGURUS. Dalam model Program Pensiun...

DANA PENSIUN BUMN DARI SUDUT KEUANGAN NEGARA oleh Siswo Sujanto Putusan pengadilan Tipikor yang menghukum para Pengurus Dapen Pertamina dengan  pasal-pasal undang-undang Tipikor tak ayal membuat khawatir para Pengurus Dana Pensiun di semua BUMN. Yang menjadi kekhawatiran mereka adalah, bila hal ini bisa  terjadi pada sebuah institusi pengelola dana pensiun suatu BUMN, ini adalah sebuah mimpi buruk yang benar-benar bisa menjadi kenyataan bagi para  pengeloa dana pensiun BUMN lainnya. Padahal, konon menurut undang-undang no. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, kekayaan institusi pengelola dana pensiun terpisah dari kekayaan Pendirinya, yang tidak lain adalah badan usaha milik negara. Oleh karena itu, langkah melakukan uji materi undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi dirasa paling tepat dilakukan untuk menyelamatkan para pengelola dana pensiun BUMN dari musibah ‘dikorupsikan’ di masa datang. Jaminan masa pensiun: sebuah pemikiran ...

Sistem Informasi Bendahara Desa Sistem Informasi Bendahara Desa merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Lembaga Manajemen Univeristas Patria Artha (UPA) untuk mengelola pembukuan bendahara desa mulai dari Rencana Anggaran Biaya, pembuatan Surat Permintaan Pembayaran, Penerimaan Dana, Mutasi Kas, Penukaran Surat Berharga, Penerimaan Bunga Bank, Biayat Administrasi Bank, pengeluaran berupa belanja disertai dengan pemotongan pajak maupun setoran pajak, Contrapost, Selisih Lebih / Kurang, Penerimaan Lain-Lain dan Entri Pembiayaan. Adapun laporan yang di hasilkan dari pengolahan data sistem ini adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Buku Kas Umum,  Buku Pembantu Kas Bank, Buku Pembantu Kas Tunai, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Surat Berharga, Buku Pembantu Rincian Objek, Buku Kas Pembantu Kegiatan, Buku Pembantu Pengawasan Pendapatan Desa, Buku Pembantu Selisih, Buku Pembantu Penerimaan Lain-Lain, Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, Laporan Real...