DANA PENSIUN BUMN DARI SUDUT KEUANGAN NEGARA BAGIAN 1

DANA PENSIUN BUMN DARI SUDUT KEUANGAN NEGARA

oleh Siswo Sujanto

Putusan pengadilan Tipikor yang menghukum para Pengurus Dapen Pertamina dengan  pasal-pasal undang-undang Tipikor tak ayal membuat khawatir para Pengurus Dana Pensiun di semua BUMN. Yang menjadi kekhawatiran mereka adalah, bila hal ini bisa  terjadi pada sebuah institusi pengelola dana pensiun suatu BUMN, ini adalah sebuah mimpi buruk yang benar-benar bisa menjadi kenyataan bagi para  pengeloa dana pensiun BUMN lainnya. Padahal, konon menurut undang-undang no. 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, kekayaan institusi pengelola dana pensiun terpisah dari kekayaan Pendirinya, yang tidak lain adalah badan usaha milik negara. Oleh karena itu, langkah melakukan uji materi undang-undang tersebut ke Mahkamah Konstitusi dirasa paling tepat dilakukan untuk menyelamatkan para pengelola dana pensiun BUMN dari musibah ‘dikorupsikan’ di masa datang.

Jaminan masa pensiun: sebuah pemikiran

Lahirnya pemikiran tentang pensiun, bila diperhatikan,  dilandasi oleh keinginan setiap orang untuk bisa mempertahankan kemampuan ekonominya setelah yang bersangkutan tidak lagi aktif  bekerja, karena telah memasuki batas usia purna kerja atau karena suatu alasan tertentu.

Mengingat jaminan di hari tua secara prinsip juga merupakan tanggung jawab pemberi kerja, pemupukan dana pensiun dilakukan melalui kerjasama antara pekerja yang bersangkutan dan pemberi kerja. Sementara itu, pengelolaannya dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau dapat diserahkan kepada lembaga pengelola yang ditunjuk.

Dengan berbagai pertimbangan, antara lain efisiensi dan terutama manfaat bagi bagi para pekerja, pengelolaan dana pensiun kemudian dikombinasikan dengan pola asuransi yang dalam beberapa hal dapat memberikan jaminan kepastian dan manfaat lebih kepada para pekerja. Itulah sebabnya, bila dicermati, pengelolaan dana pensiun  kemudian lebih cenderung dipercayakan kepada lembaga asuransi.

Penyerahan pengelolaan dana pensiun kepada lembaga lain, dalam hal ini antara lain kepada lembaga asuransi, merupakan praktek yang sehat (sound practice) dilihat dari segi tata kelola keuangan. Paling tidak bila dicermati dari dua  sisi sebagai berikut, yaitu tentang:

1.   kepastian keberadaan pendanaan, yaitu terpisah dari pengelolaan dana pada perusahaan pemberi kerja;

2.   pengelolaan yang dilakukan secara independen oleh para profesional.

Namun demikian, karena berbagai alasan tertentu, masih dapat diketemukan beberapa perusahaan yang enggan mempercayakan pengelolaannya kepada pihak lain.

Berbagai model

Dalam perkembangannya, sesuai kebutuhan para pihak, yaitu para pekerja dan pemberi kerja, jaminan masa pensiun bagi para pekerja terbagi dalam dua model. Model pertama, yaitu berupa jaminan masa pensiun yang dibayarkan atas dasar iuran pasti, sedangkan model kedua berupa jaminan masa pensiun yang dibayarkan atas dasar manfaat pasti. Dalam model pertama, yaitu jaminan pensiun yang didasarkan pada iuran pasti, para pekerja yang merupakan peserta program pensiun diwajibkan membayar iuran pensiun atau premi dalam jumlah yang pasti. Misalnya, besarannya ditentukan dalam bentuk persentase tertentu dari penghasilan yang diterimanya setiap bulan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan penghasilan, pada umumnya berupa penghasilan dasar. Yaitu, tidak termasuk tunjangan yang sifatnya tidak permanen. Kelak, ketika masa pensiun tiba, para peserta program hanya akan menerima sejumlah uang yang besarannya tidak pasti. Yaitu, sebesar jumlah iuran/ premi yang telah dibayarkan selama masa aktif ditambah  dengan hasil pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga pengelola dana pensiun yang bersangkutan.

Hal penting yang perlu diketahui dalam model ini adalah, bahwa arah pengembangan dana melalui kegiatan investasi ditetapkan oleh para peserta program sendiri melalui sebuah mekanisme. Konsekuensinya,  akibat yang terjadi dalam keputusan investasi dimaksud bukan menjadi tanggung jawab lembaga pengelola, melainkan menjadi tanggungjawab para peserta program.

Berbeda dengan model iuran pasti, model manfaat pasti akan membayarkan pensiun kepada para peserta program sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sebelumnya oleh kedua belah pihak.

Terdapat dua hal yang secara signifikan membedakan program manfaat pasti dengan program iuran pasti. Dalam program pensiun  dengan manfaat pasti, besaran iuran ditetapkan secara periodik sesuai dengan perkembangan keadaan keuangan sehubungan dengan target manfaat yang akan diberikan kepada para peserta. Sementara itu, arah tindakan dalam pengelolaan, yaitu investasi, dilakukan sepenuhnya oleh pemberi kerja, yang dalam hal ini merupakan Pendiri lembaga pengelola dana pensiun.

Hal yang terakhir tersebut membawa konsekuensi bahwa segala akibat keputusan investasi yang dilakukan oleh lembaga pengelola dana pensiun menjadi tanggungjawab pemberi kerja yang bertindak selaku pendiri institusi pengelola dana pensiun.

Konsekuensi terhadap kelembagaan

Dengan karakter yang secara signiffikan berbeda antara kedua model tersebut membawa konsekuensi terhadap status kelembagaan dana pensiun. Yaitu, berupa keterhubungan antara perusahaan sebagai pemberi kerja yang merupakan pendiri lembaga pensiun dengan lembaga dana pensiun itu sendiri yang berperan selaku pengelola.

Dalam model pensiun dengan iuran pasti, keterhubungan antara Pendiri dengan Pengelola, khususnya di bidang keuangan adalah sangat terbatas. Yaitu, sekedar berupa penyerahan sejumlah dana dari Pendiri kepada lembaga pengelola. Sementara itu, risiko pengelolaannya berada di tangan para peserta program sebagai pengarah dalam pengelolaan dana, terutama dalam kegiatan investasi. Bukan di tangan perusahaan pemberi kerja selaku Pendiri.

Atas dasar hal tersebut, lembaga pengelola dana pensiun dengan program iuran pasti, pada umumnya, merupakan sebuah lembaga yang bersifat independen terhadap pemberi kerja (Pendiri) yang memiliki keterpisahan  baik dalam hal kekayaan, pengelolaan, maupun risiko pengelolaan.

Oleh karena itu, walaupun dalam kenyataan, beberapa lembaga pengelola dana pensiun menyandang nama perusahaan pemberi kerjanya, secara kelembagaan merupakan sebuah lembaga yang memiliki status independen.

Namun tidak demikian halnya dengan lembaga pengelola dana pensiun dengan program manfaat pasti. Keterpisahan kekayaan yang digunakan untuk dapat menjamin terlaksananya program pembayaran pensiun kepada para peserta program dapat ditengarai hanya bersifat terbatas, dan cenderung bersifat semu.

Ketidakmampuan lembaga pengelola dana pensiun dengan program manfaat pasti untuk membayar kewajiban kepada para peserta program akan menjadi tanggung jawab pihak pemberi kerja selaku Pendiri. Ini merupakan konsekuensi logis dari sebuah kesepakatan bahwa arahan pengelolaan dana, khususnya untuk kegiatan investasi, merupakan hak dan kewenangan pihak Pendiri.

Oleh karena itu, tidak mengherankan bila keterlibatan Pendiri dalam pengelolaan dana pensiun tersebut sangat intensif. Hal tersebut dapat dilihat dalam struktur organisasinya dimana pihak Pendiri menempatkan wakilnya, bukan saja dalam jajaran Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas, melainkan juga dalam posisi-posisi strategis di dalam jajaran Direksi. 

--------------------